Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi setiap negara. Melalui pendidikan, anak-anak dapat belajar dan berkembang secara menyeluruh, mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Dalam teorinya, setiap anak harus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas, namun kenyataannya, masih banyak anak di seluruh dunia yang tidak memiliki akses yang sama. Termasuk di negara kita, Indonesia.
 |
| Proses Pembelajaran saat sekolah darurat di Nduga, Papua - Image by BBC |
Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, memperkenalkan dua program pendidikan baru: Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Sekolah Rakyat dikelola oleh Kementerian Sosial dan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025/2026. Sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama yang masuk kategori ekonomi paling rentan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dikuti dari laman Pendidikan Sains UESA dalam artikel berjudul "Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda: Inisiatif Pendidikan Baru di Indonesia", Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap dari ruang belajar modern hingga layanan kesehatan dan ditargetkan membangun 100 sekolah pada tahap awal dengan anggaran mencapai Rp 10 triliun. Di sisi lain, Sekolah Garuda merupakan inisiatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang berfokus pada bidang STEM dan kurikulum internasional (IB) untuk mencetak generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat global. Kedua program ini digadang-gadang sebagai langkah memutus rantai kemiskinan menuju Indonesia Emas 2045.
Indonesia saat ini menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, dan pendidikan adalah salah satu hal yang paling penting bagi pembangunan negara. Namun, meskipun ada banyak usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan, masih ada banyak masalah yang menghalangi proses pembelajaran anak-anak di Indonesia. Selain itu di balik kemegahan konsep sekolah rakyat dan sekolah garuda tersebut, muncul kritik tajam dari para praktisi pendidikan mengenai efektivitas dan skala prioritasnya.
Kurangnya SDM Sekolah dan Guru di Pelosok
Salah satu masalah utama adalah kurangnya sumber daya yang tersedia untuk sekolah dan guru. Banyak sekolah di pedesaan masih memiliki fasilitas yang sangat minimal, seperti ruang kelas yang tidak nyaman, peralatan belajar yang kurang, dan guru yang kurang berkualitas. Masalah sumber daya manusia (SDM) seperti ini membuat anak-anak di daerah tersebut kurang memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang sepenuhnya.
Banyak guru yang tidak memiliki motivasi tinggi untuk mengajar, sehingga mengurangi kualitas pembelajaran siswa. Bahkan, ada beberapa guru yang tidak memiliki pendidikan yang memadai untuk mengatasi masalah belajar siswa. Berlarutnya dan ketidakmampuan pemerintah mensuplai SDM guru dan tenaga kependidikan menyebabkan anak-anak di daerah tersebut kurang memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang sepenuhnya.
Di tengah carut-marutnya fasilitas pendidikan, pemerintah justru kerap meluncurkan program yang terasa kurang tepat sasaran secara fundamental, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Meskipun pemenuhan gizi itu penting, muncul pertanyaan besar mengenai urgensi: untuk apa memberikan makan gratis jika siswa harus menyantapnya di bawah atap kelas yang hampir roboh atau diajar oleh guru yang honornya tidak cukup untuk membeli makan mereka sendiri? Program populis semacam ini seringkali hanya menjadi 'kosmetik' politik yang menguras anggaran, sementara akar masalah seperti kesejahteraan guru dan infrastruktur dasar di pelosok tetap terbengkalai. Seharusnya, pemenuhan gizi anak berjalan beriringan dengan pemenuhan gizi kesejahteraan pengajarnya, bukan malah mengesampingkan salah satunya.
Untuk memperbaiki masalah ini, pemerintah harus memprioritaskan peningkatan sumber daya sekolah dan guru. Termasuk meningkatkan gaji dan kondisi kerja guru, memperkuat fasilitas sekolah, dan meningkatkan kualifikasi guru melalui pelatihan dan pendidikan. Masyarakat juga harus lebih peduli dengan masalah ini dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan.
Tidak adanya Aksesibilitas terhadap Pendidikan bagi Seluruh Lapisan Masyarakat
Masalah lain adalah kurangnya aksesibilitas terhadap pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin atau kalangan menengah kebawah, mereka sering kali harus berhenti sekolah untuk membantu keluarga mereka atau mencari pekerjaan. Bukankah hal ini sangat merugikan bagi masa depan anak-anak tersebut dan malah memperparah masalah kemiskinan?
Kurangnya aksesibilitas terhadap pendidikan adalah masalah serius di Indonesia, khususnya bagi seluruh lapisan masyarakat menengah kebawah. Faktanya, banyak anak-anak di pedesaan dan daerah terpencil yang masih belum memiliki akses yang baik terhadap pendidikan.
Mengambil dari liputan wartawan BBC News Indonesia tahun 2019 di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, terdapat banyak sekolah dasar yang tidak memiliki gedung sekolah atau fasilitas belajar yang memadai. Banyak anak-anak yang harus belajar di bawah pohon atau di gubuk sederhana, tanpa akses air bersih dan listrik. Kondisi ini sangat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan kesehatan anak-anak.
 |
| Ikhtisar Data Pendidikan 2022/2023 - Kemendikbudristek |
Di daerah lain, seperti Sumatera Utara, masih ada anak-anak yang belum memiliki akses terhadap pendidikan dasar, karena jarak antar sekolah sangat jauh dan sulit dijangkau. Masalah ini membuat banyak anak-anak yang harus meninggalkan sekolah dan bekerja sejak usia dini untuk membantu keluarga mereka. Kebanyakan tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi setara SMA atau SMK terbilang masih sedikit. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerbitkan data bertajuk Ikhtisar Data Pendidikan 2022/2023. Di dalamnya tercatat angka putus sekolah pada jenjang menengah atas (SMA) mecapai 10.091 di seluruh daerah di Indonesia. Sumatera Utara tercatat sebagai daerah dengan angka putus SMA terbesar sebanyak 1.263 siswa. Disusul oleh Sulawesi Selatan dengan angka sebanyak 924 siswa.
Pemerintah seringkali menggembar-gemborkan koperasi sebagai tiang penyangga ekonomi masyarakat untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Namun, ketakutan akan kenyataan lapangan banyak program turun ke daerah termasuk inisiatif seperti Koperasi Merah Putih seringkali terjebak pada pemenuhan administratif dan seremoni belaka tanpa strategi keberlanjutan yang nyata. Ditakutkan apabila terjadi ketidakjelasan skema pemberdayaan ekonomi ini membuat masyarakat bawah tetap terjebak dalam kemiskinan, sehingga pendidikan bagi anak-anak mereka tetap menjadi 'barang mewah' yang tak terjangkau.
Untuk memperbaiki masalah ini, pemerintah harus memprioritaskan peningkatan aksesibilitas terhadap pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Termasuk memperkuat jaringan transportasi sekolah, meningkatkan fasilitas belajar, dan memfasilitasi program bantuan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu.
 |
| Siteplane Sekolah Unggul Garuda di Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan - Image by ANTARA/Kornelis Kaha |
Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Pembangunan Fisik yang Menambah Masalah Baru
Satu lagi paradoks besar adalah ambisi pembangunan fisik melalui program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Di kalangan praktisi pendidikan, proyek ini dikritik keras karena dianggap memicu kanibalisme anggaran. Bayangkan, anggaran jumbo dikucurkan hanya untuk membangun beberapa unit Sekolah Garuda yang eksklusif, sementara ribuan sekolah yang telah ada di sekitarnya dibiarkan mati perlahan dengan fasilitas yang menghina akal sehat. Jika hal seperti ini saya rasa bukan pemerataan, melainkan pencitraan yang menciptakan segregasi atau "kasta baru" dalam sistem pendidikan kita. Kekhawatiran akan lahirnya 'kasta baru' dalam pendidikan ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi saat membubarkan RSBI pada tahun 2013, di mana negara dilarang menciptakan dualisme kualitas pendidikan yang memperlebar jurang sosial.
Alih-alih menyelesaikan masalah, proyek ini justru ditakutkan akan menambah masalah baru berupa ketimpangan sosial. Ketika dana pendidikan yang seharusnya bisa memperbaiki ratusan atap sekolah justru seakan "dikubur" dalam satu gedung mercusuar, pemerintah sebenarnya sedang mempertontonkan ketidakadilan di depan mata para guru hononer dan siswa di pelosok. Pendidikan tidak butuh gedung yang terlihat gagah di foto udara, tapi butuh distribusi anggaran yang jujur dan menyentuh akar masalah sistemik, bukan sekadar memoles permukaan dengan semen dan beton.
Sebagi penutup tulisan ini saya tegaskan bahwa semua anak-anak akan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang sepenuhnya, tanpa terpengaruh oleh latar belakang sosial ekonomi mereka. Hal inilah mengapa pentingnya memperhatikan masalah kurangnya aksesibilitas terhadap pendidikan, dan memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia.