Bagi rekan-rekan alumni Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan, khususnya lulusan FKIP UNS, tahun ajaran baru di bulan Juli mendatang membawa sebuah peluang sekaligus realita baru. Di tengah hiruk-pikuk penataan guru honorer dan antrean penempatan yang panjang, Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Surakarta baru-baru ini menawarkan program magang atau kemitraan khusus bagi alumni PPG Prajabatan untuk ditugaskan di SD dan SMP negeri.
Informasi eksklusif ini terungkap melalui sosialisasi tindak lanjut antara Dinas Pendidikan Surakarta dan FKIP UNS. Namun, di balik peluang pengabdian ini, tawaran tersebut datang bukan dalam bentuk Surat Keputusan Pengangkatan resmi, melainkan berstatus sebagai tenaga magang.
 |
| Diskusi pemenuhan guru melalui program magang bagi alumni mahasiswa PPG Prajab FKIP UNS (sumber: instagram @fkipuns.official) |
Mari kita bedah lebih dalam skema kemitraan ini, mulai dari rincian benefit, status Dapodik, hingga analisis kritis nasib guru bersertifikat di Indonesia saat ini.
Apresiasi untuk Langkah Taktis Disdik Surakarta dan UNS
Sebelum membedah skema ini secara kritis, langkah proaktif "jemput bola" yang diambil oleh Disdik Surakarta dan FKIP UNS patut diapresiasi. Di tengah lambatnya birokrasi penempatan guru secara nasional, inisiatif Dinas Pendidikan Surakarta ke kampus menunjukkan adanya kepedulian dan urgensi untuk mengatasi krisis pendidik di daerahnya secara pragmatis.
Bagi FKIP UNS, ini adalah bentuk tanggung jawab moral institusi. Mereka tidak sekadar mencetak lulusan dan membiarkan alumninya kebingungan di bursa kerja. Dalam situasi birokrasi yang serba lambat, membuka keran magang dengan fasilitas bantuan uang transport harian, jelas jauh lebih humanis daripada membiarkan para pemegang Sertifikat Pendidik (Serdik) ini kehilangan sentuhan mengajar di kelas.
Paradoks Sertifikat Pendidik dan Sistem "Tambal Sulam"
Namun, jika dibedah menggunakan pisau analisis kebijakan makro, skema kolaboratif ini seolah menelanjangi kegagalan sistemik birokrasi pendidikan negeri ini. Langkah Pemkot Surakarta mencari tenaga magang ini adalah bukti empiris bahwa mesin rekrutmen pemerintah pusat (seperti PPPK dan CPNS) berjalan terlalu lambat untuk merespons kondisi darurat di akar rumput. Sekolah menjerit kekurangan guru akibat mutasi dan pensiun, lalu skema magang terpaksa dimunculkan sebagai jalan pintas sebuah kebijakan tambal sulam (band-aid solution).
Di sinilah letak ironi terbesarnya. Para alumni PPG Prajabatan bukanlah amatir. Mereka telah digembleng secara profesional dan mengantongi Serdik berupa selembar lisensi resmi dari negara yang mengukuhkan kelayakan mereka sebagai pendidik.
Tetapi, sistem justru mendevaluasi dokumen negara tersebut. Dengan status murni magang, para pendidik bersertifikat ini terganjal administrasi: peserta magang tidak bisa dimasukkan ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Konsekuensi logisnya, tunjangan profesi dari Serdik yang susah payah mereka raih, hangus dan belum bisa dicairkan.
Sebagai kompensasi, pemerintah daerah mengucurkan bantuan uang transport harian yang diestimasikan berada di angka Rp75.000 hingga Rp100.000. Jika dikalkulasi penuh selama 22 hari kerja, seorang guru profesional bersertifikat hanya mengantongi estimasi maksimal Rp1,6 juta hingga Rp2,2 juta per bulan. Dari kacamata hitung-hitungan anggaran daerah, siasat ini jelas menguntungkan. Namun, dari kacamata penghormatan profesi pendidik, ini adalah potret nyata pemanfaatan celah birokrasi di tengah himpitan ekonomi dan melemahnya Rupiah.
 |
| Zoom Sosialisasi Program Pemberdayaan Alumni PPG bersama Dinas Pendidikan Kota Surakarta (sumber: dokumentasi pribadi) |
Bebas Bersyarat di Ruang Tunggu
Meski demikian, pihak penyelenggara memberikan klaim fleksibilitas yang melegakan. Status peserta magang PPG Pemkot Surakarta ini tidak diikat oleh ikatan kerja kontrak yang mengekang. Mereka bebas "loncat pagar" jika sewaktu-waktu ada pembukaan rekrutmen resmi.
Artinya, sembari menunaikan tugas, peserta sah-sah saja melamar seleksi CPNS, PPPK pemerintah daerah, atau mencoba peruntungan di program inisiatif pusat seperti Sekolah Rakyat di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos). Pengalaman penugasan resmi selama magang ini pun diklaim bisa menjadi portofolio dan poin plus untuk perekrutan guru ke depannya.
Kesimpulan
Inisiatif Disdik Surakarta dan FKIP UNS jelas layak mendapat apresiasi tinggi. Manuver ini membuktikan bahwa di tingkat lokal, masih ada kepedulian riil untuk memberdayakan tenaga pendidik muda yang telantar. Kolaborasi ini memberi nafas buatan bagi para alumni untuk terus mengabdi di depan kelas dan bertahan secara finansial, sembari menunggu gerbang pengangkatan ASN yang sesungguhnya dibuka.
Sayangnya, nafas buatan ini sekaligus menampar wajah sistem pendidikan nasional kita. Realita bahwa guru yang sudah berlisensi profesional harus "diselundupkan" lewat jalur kemitraan tanpa hak Dapodik dan pencairan Serdik, adalah bukti nyata lumpuhnya sinkronisasi data dari kementerian pusat. Langkah berani Surakarta ini seolah menjadi alarm keras: jika cetak biru penempatan lulusan PPG tak kunjung dibenahi, nasib guru di negeri ini akan terus berputar sebagai komoditas tambal sulam yang murah.
(Ditulis berdasarkan hasil sosialisasi tindak lanjut Program Pemberdayaan Alumni PPG bersama Dinas Pendidikan Kota Surakarta tanggal 19 Mei 2026 secara daring melalui zoom.)